Kategori: Hukum

ZN — Koalisi Sipil Masyarakat Anti-Korupsi mendesak Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kuntadi segera menetapkan tersangka dalam dugaan korupsi pengelolaan dana sawit oleh BPDPKS periode 2015-2023. Kasus ini disebut merugikan negara Rp176,1 triliun dan sudah berjalan 3 tahun tanpa kejelasan hukum. Inti Tuntutan KOSMAK Usai menyampaikan Dumas Gelombang Ketiga di Gedung Bundar Kejagung, Jumat…

ZN – Ribuan pekerja PT Bumi Sentosa Abadi (BSA), Sungai Budi Grup, anak perusahaan Bumi Waras, melakukan aksi demo ke Polda Lampung menuntut agar menangkap pelaku pembakaran fasilitas perusahaan yang dibakar di Marga Anak Tuha, Kabupaten Lampung Tengah, Rabu (12/8/2026), pukul 10.00 WIB. Para pekerja perusahaan yang menguasai lahan sangat luas di Lampung, Sungai Budi…

eksposaja.com – Indonesia Police Watch (IPW) mendukung Kapolda Jawa Barat Inspektur Jenderal Polisi Dr. Pipit Rismanto, S.I.K., M.H., untuk memerintahkan Kapolres Bogor AKBP WIKHA ARDI LESTANTO menyelidiki dan menyidik secara serius perkara Laporan Polisi Nomor: LP/B/1850/VIII/2026/SPKT/POLRES BOGOR/POLDA JAWA BARAT, yang dibuat di SPKT Polres Bogor pada 6 Agustus 2026 oleh saudara Anjar terkait dugaan pengeroyokan…

ZN — Kuasa hukum Notaris Lily Masita Tomasa, S.H., M.Kn. mengambil langkah hukum dengan mengajukan permohonan praperadilan terhadap Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dirtipideksus) Bareskrim Polri melalui Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Kamis, 13 Agustus 2026. Permohonan praperadilan tersebut diajukan pada pukul 13.30 WIB sebagai bentuk upaya hukum untuk menguji keabsahan tindakan dan proses hukum…

Oleh Sugeng Teguh Santoso Indonesia Police Watch (IPW) mengecam keras pembiaran yang dilakukan Direktur Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus Badan Reserse Kepolisian Republik Indonesia (“Dirtipideksus Bareskrim Polri”) terhadap dugaan praktek mafia hukum yang dilakukan penyidik Subdit III Direktorat Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus Bareskrim Polri (“Dittipideksus Bareskrim Polri”) yang menangani Laporan Polisi Nomor: LP/B/173/IV/2025/SPKT/BARESKRIM POLRI,…

ZN — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali mengingatkan seluruh kepala daerah di Indonesia agar tidak memberikan dana hibah kepada instansi vertikal di daerah. Imbauan ini menyusul temuan sejumlah kasus korupsi dengan modus pemberian THR yang ditangani lembaga antirasuah tersebut. Ketua KPK Setyo Budiyanto menegaskan, praktik pemberian dana hibah oleh pemerintah daerah kepada aparat penegak hukum…